ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LELANG MELALUI INTERNET DALAM PENCAPAIAN HASIL LELANG PADA KANTOR PELAYANAN

KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDAR LAMPUNG

Oleh :

ATIEK WIDAYATI

NPM. 15632010028

            Dalam pencapaian hasil lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung melakukan terobosan yaitu lelang melalui internet (E-Auction), dimana ini dikarenakan memudahkan pendaftaran maupun pelaksanaan lelang seluruhnya berbasis internet, yang tidak menuntut kehadiran fisik peserta lelang atau kuasanya. Permasalahan muncul seiring adanya lelang melalui internet yaitu kurangnya komunikasi yang baik antara pemohon dan Kantor Pelyanan  Kekayaan Negara dan Lelang serta pencapaian hasil lelang belum maksimal dari target yang diharapkan. Lelang melalui internet dilakukan untuk menghindari buruknya kinerja lelang seperti pemasaran pra lelang oleh pemohon kurang optimal, penumpukan permohonan pada akhir tahun selain itu juga tingginya pengaduan atau gugatan seperti dikumen permohonan sering tidak lengkap, kurangnya koordinasi yang baik antara pemohon dan Kantor Pelayanan  Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung. Sehingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung melakukan terobosan yaitu lelang melalui internet (E-Auction). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Lelang Melalui Internet Dalam Pencapaian Hasil Lelang Pada Kantor Pelayanan  Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung. Tujuan penelitian mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Lelang Melalui Internet dan mengetahui bagaimana Pencapaian Hasil Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bandar Lampung. Teknik pengumpulan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan analisis kualitatif.

            Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan lelang melalui internet pada Kantor Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung diketahui bahwa a. Komunikasi pegawai sangat kurang, dikarenakan pegawai belum bekerja sebagaimana mestinya sehingga hasilnya belum maksimal, dalam hal ini pegawai kurang menjekaskan secara detail tentang barang yang akan dilelang pada aplikasi online, b. Sumber daya yang ada belum bekerja dengan optimal dalam melakukan pemasaran lelang, dalam hal ini pegawai belum menguasai tentang tugas di bidang lelang. c. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap disposisi/sikap pelaksana seperti komitmen, kejujuran pada tercapainya sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. d. Kurang pemahaman oleh para pemangku kebijakan terhadap aspek struktur birokrasi, salah satunya standar operasi prosedur (SOP) dan Pencapaian hasil lelang pada Kantor Pelayanan  Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung, belum maksimal dikarenakan tinggi harga penjualan tergantung dari peserta lelang yang ikut lelang.