ABSTRAK

ANALISIS HASIL RESES ANGGOTA DPRD DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Oleh :

Indra Jaya (22632010027P)

Reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan mekanisme penting dalam sistem legislatif Indonesia yang memberikan kesempatan bagi anggota DPRD untuk kembali ke daerah pemilihannya, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan mengumpulkan aspirasi serta masukan. Dalam konteks ini, reses memainkan peran strategis dalam penyusunan kebijakan yang responsif dan relevan dengan kebutuhan lokal. Kabupaten Lampung Tengah, sebagai wilayah dengan kompleksitas sosial dan ekonomi yang tinggi, menghadapi tantangan dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kegiatan reses menjadi penting untuk mendapatkan data langsung dari masyarakat mengenai masalah-masalah yang mereka hadapi, agar kebijakan yang dirumuskan lebih akurat dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam mengoptimalkan hasil reses sebagai dasar pembuatan kebijakan daerah yang konkret. Kendala tersebut antara lain adalah kurangnya mekanisme yang efektif dalam penyaringan dan pengolahan data hasil reses, serta adanya hambatan dalam koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, yang sering kali menghambat implementasi aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang rendah dalam kegiatan reses juga menjadi masalah tersendiri, karena rendahnya tingkat partisipasi ini menyebabkan representasi aspirasi dalam kebijakan menjadi kurang menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Kabupaten Lampung Tengah, dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil awal penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses dengan kebijakan yang akhirnya dirumuskan, yang disebabkan oleh kurangnya sistem pengelolaan data yang terstruktur dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi praktis bagi peningkatan efektivitas reses, termasuk pengembangan sistem pengelolaan data aspirasi, peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam analisis kebijakan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan perbaikan ini, diharapkan hasil reses dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.