Penangkapan ikan secara illegal merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan
oleh nelayan yang bertentangan dengan Undang-Undang dalam hal ini UndangUndang

Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Kegiatan ini umumnya bersifat
merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya
akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi
memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan adalah kegiatan penangkapan
dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat
tangkap trawl. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis
empiris dan yuridis normatif dengan tipe penelitian analisis deskriptif. Data yang
digunakan adalah data primer data sekunder serta pengumpulan data menggunakan
studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Pengolahan data dilakukan
dengan cara pemeriksaan data,seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data. Data
yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif
kualitatif.  
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dalam menangani nelayan yang
melakukan tindak pidana berupa penangkapan ikan secara illegal menggunakan
pukat hela atau trawl tersebut. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh nelayan
tersebut adalah tindak pidana berdasarkan Undang-undang no 45 tahun 2009 jo.
Undang-undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan. 
Penulis memberikan saran kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung agar dapat memaksimalkan pelaksanaan penegakan hukum disarankan
dapat melakukan evaluasi secara bersama-sama serta mencari solusi pemecahan
masalah yang seringkali dihadapi atas hal-hal yang menjadi hambatan dalam
penegakan hukum.  
Kata Kunci :