Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan 
masyarakat di Indonesia. Keluarga adalah tempat berkumpulnya kelompok
terkecil dalam masyarakat pada umumya. Keluarga dibentuk melalui ikatan
pernikahan yang sah. Dalam sebuah keluarga, diyakini bahwa pasangan, istri, dan
anak-anak akan menemukan rasa rekonsiliasi dan kebahagiaan. Pedoman tersebut
juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data
terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dari dua orang anggota
kepolisian. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, penerapan mediasi penal pada tindak pidana
kekerasan dalam rumah tangga dengan korban anak di tingkat penyidikan yaitu
Satreskrim telah melakukan upaya penyelesaian dengan melaksanakan mediasi
penal berdasarkan diskresi kepolisian yang diatur oleh Undang-Undang
Kepolisian dan Surat Kapolri Nopol.B/3022/XII/2022/Sdeops sebagai salah satu
bentuk Alternatif Penyelesaian Kasus dengan mengedepankan prinsip Resoratif
Justice yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang
berperkara. Terdapat beberapa faktor penghambat yaitu Korban tidak melapor,
Tidak ada bukti yang menguatkan Selang waktu antara kejadian dengan pelaporan
terlalu lama, sehingga tidak ada bukti Visum. 
 
Saran yang dapat diajukan penulis adalah sebaiknya konsep keadilan
restoratif/mediasi penal perlu diformulasikan dalam payung hukum yang kuat,
yakni dengan menerbitkan suatu peraturan kepolisian, terutama berupa Peraturan
Kapolri atau undang-undang sebagai landasan legalitas dalam penanganan 
perkara  tindak pidana ringan sebagai acuan atau pedoman bagi penyidik.
 
Kata Kunci :