Fakta di lapangan mengenai kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung terindikasi masih belum optimal, terlihat dari pencapaian target penerimaan yang belum maksimal. Hal ini diyakini merupakan dampak dari berbagai permasalahan penempatan dan pelatihan kerja. Pola penempatan di KPP Pratama Kedaton di Bandar Lampung  masih belum menyesuaikan antara latar belakang pendidikan pegawai dengan bidang pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hambatan yang dihadapi dalam pelatihan adalah ouput pelatihan terkadang tidak berpengaruh langsung terhadap teknis pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penempatan dan pelatihan terhadap kinerja pegawai. Hipotesis pada penelitian ini adalah ada pengaruh penempatan dan pelatihan baik secara parsial maupun secara simultan terhadap kinerja pegawai.

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 25 pegawai. Teknik pengumpulan data meliputi kegiatan observasi, dokumentasi dan kuisioner. Metode analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan alat statistik SPSS versi 21.0 meliputi perhitungan uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi dan uji koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan penempatan berpengaruh positif terhadap kinerja dengan kontribusi sebesar  41,6%. Pengujian Hipotesis secara parsial lainnya, diperoleh hasil pelatihan  berpengaruh positif  terhadap kinerja  dengan kontribusi sebesar 33,4%.  Pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan penempatan  dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap kinerja  dengan kontribusi sebesar 44,4%, sedangkan sisanya sebesar 55,6% merupakan variasi variabel lain yang tidak diteliti. Implikasi yang dapat disampaikan adalah:  Kepada pihak pengambil kebijakan penempatan pegawai dapat lebih memperhatikan keseuaian kompetensi pegawai dengan karakteristik pekerjaan. Perlu diadakan pelatihan yang mengarah kepada teknis pekerjaan yang bersifat rutin yang bertujuan untuk meminimalisir tingkat kesalahan. Kepada unsur pimpinan agar lebih dapat menjalankan peran pengawasan terhadap progres pelaksanaan pekerjaan dengan mengedepankan unsur ketepatan waktu.