Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi atau menekan penjualan minuman beralkohol dengan memaksimalkan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengawasandan Pengendalian Pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelarangan pengedaran, penjualan, dan penggunaan   minuman   berlakohol,   dengan   adanya   Perda   ini   diharapkan pemerintah bisa mengendalikan dan mengawasi peredaran, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol dan warga masyarakat Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui   Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang pengawasan dan pengendalian pengedaran penjualan minuman beralkohol dalam meningkatkan ketertiban masyarakat di satuan Polisi Pamong Praja  Kota Bandar Lampung

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa     Satuan  Polisi  Pamong  Praja memiliki peran sebagai aparat penegak Perda dan sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dari gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta satuan kerja yang senantiasa brinteraksi dan bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Pada pelaksanaan penegakan Perda di Bandar Lampung tidak terlepas pada faktor pendukung yaitu kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melayani masyarakat,  tingkat  pendidikan,  dan  peran  pemerintah/regulasi.  Dan  faktor penghambat yaitu faktor sarana dan prasarana yang masih kurang, tindak pidana yang tidak sesuai dan pemberian hukuman atau efek jerah