Indonesia merupakan Negara berkembang yang dalam mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional didasarkan atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kedudukan Dinas Koperasi dan UMKM dalam sistem pemerintahan daerah ? dan bagaimanakah peran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.

Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa kedudukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung memiliki kedudukan penting dalam pemerintah daerah lampung hal ini dikarenakan Dinas Koperasi dan UMKM dapat mendorong pengembangan digitalisasi UMKM di Provinsi Lampung guna memajukan dan memodernisasi jenis usaha tersebut dan Peran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Peranan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan Lampung mencakup 3 (tiga) tahapan, yaitu : penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dapat membantu usaha-usaha baru yang cenderung minim akan modal serta pengetahuan dan hendaknya masyarakat selaku pemilik UMKM dapat kooperatif dengan pemerintah daerah khususnya pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dalam hal administrasi, pelaporan usaha dan tidak mengabaikan aturan pemerintah daerah mengenai UMKM.